Modernis.co, Banten – Sejumlah akademisi atau dosen non-PNS sertifikasi, di beberapa perguruan tinggi swasta di bawah Kementrian Agama (Kemenag) mengeluh karena sudah 6 bulan tunjangan serdos tahun 2020 belum dibayarkan oleh Kementerian Agama RI.
“Sudah beberapa kali kami menanyakan kepada penanggung jawab dalam hal ini Kopertais Wilayah II tapi sampai detik ini belum ada kabar yang resmi dari Kopertais maupun dari Kementrian Agama RI,” ujar Ahmad Edwar Selaku Dosen STAIKHA.
“Di masa pandemi covid 19 seperti ini kami selaku dosen di perguruan tinggi swasta sangat membutuhkan hak kami tersebut, karena sistem pembelajaran yang sekarang kami lakukan melalui online dan kami membutuhkan anggaran untuk membeli kuota,” imbuh Edwar.
“Kemudian, ditambah kebutuhan hidup.yang lain yang semakin berat, harapan kami tunjangan sertifikasi itu yang kami bisa andalkan, ditambah lagi kami sangat menyayangkan kenapa yang mendapatkan Bantuan Subsidi Upah ( BSU ) hanya sebagian guru dan dosen. Sedangkan kami, khususnya dosen swasta, beberapa kali kami berupaya kepada Salah satu anggota DPR-RI Komisi VIII Untuk mengupayakan hak kami, dan sapai detik ini juga tak kunjung ada jawaban dari pihak kementerian,” kata Ketua Alumni Pascasarjana UIN SMH Banten.
“Kami berharap kepada Kementerian Agama agar memberikan informasi terkait kejelasan kenapa sampai sekarang belum juga ada pencairan dana serdos, semoga bapak menteri bisa terbuka hatinya dan menjelaskan kepada kami mengenai tunjangan sertifikasi dosen. Karena itu hak kami, demi masa depan para dosen yang dibawah naungan Kementrian Agama,” keluh Edwar.
Selanjutnya, M Asep Rahmatullah selaku Aktivis komunitas intelektual muda Banten mendesak Kemenag agar segera mencairkan hak para dosen yang tertunda selama 6 bulan. Karena hal tersebut merupakan kebutuhan hajat hidup para dosen.
“Semoga pak menteri cepat merespon aspirasi / keluhan para dosen swasta yang berada di bawah Kemenag,” tutup Asep. (AS)
editor
salam hangat
Kirim Tulisan Lewat Sini